Searching…
Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi.
Berikut adalah beberapa dasar hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, negara, dan perekonomian.
Dalam lintas sejarah Indonesia, aturan tentang organisasi kemasyarakatan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dinamika politik di setiap rezim kekuasaan sangat memengaruhi karakter produk hukum yang mengatur tenta...
Berikut kami bagikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam format Adobe Reader (.pdf) yang dapat Anda unduh secara gratis di website ini.
Setidaknya ada enam jenis lembaga sosial, yakni lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, dan budaya. Berikut penjelasannya: Lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat melalui ikatan perkawinan disebu...
Dasar hukum yang mengatur tentang Ormas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengertian, tujuan, fung...
Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdiri atas dasar kesamaan aspirasi, visi, dan misi, ormas berfun...
Pertanyaan pokok di sini adalah bagaimana gagasan hukum tidak tertulis (nilai hukum dan rasa keadilan atau hukum yang hidup di masyarakat) dapat dipahami dan lebih penting dari itu diidentifikasi, dirumuskan dan ditem...
Buku ini membahas pengawasan dan kewenangan negara hukum dalam mengatur dan mengawasi organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
Sebagai bentuk perbandingan sebelum menguraikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam sistem hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia, maka diperlukan pembahasan singkat terkait Undang-Undang Nomor...
